Kesehatan

Komisi V DPRD Provinsi Sumsel menyatakan saat ini kuota vaksin untuk Sumsel begitu terbatas. Kontras dengan jumlah sasaran vaksin sebanyak 6.303.096 juta orang.

”Yang mau divaksin banyak, tapi terbatas jumlahnya. Data kami total kebutuhan vaksin dua per orang itu 12.606.192 dosis. Untuk itu, kami minta kuota Sumsel segera ditambah,”Kata Wakil ketua Komisi V DPRD Sumsel Syaiful Padli (15/9/2021).

Sebagai gambaran jumlah faskes vaksinasi Sumsel ada 457 layanan (Puskesma, Rumah Sakit,Klinik). Kemampuan vaksinasi harian 150 orang. Artinya, total kebutuhan vaksin sebanyak 68.550 orang perhari

Total Dosis Vaksin diterima Sumsel sampai hari ini 2.926.000 jt dosis dari target 6,3 jt orang atau (12,6 jt Dosis) jd Sumsel msh kurang 9,7 juta Dosis Vaksin,Sedangkan Kuota yag diterima Sumsel saat ini 365 ribu dosis perbulan.

dan yg sudah terdistribusi sebanyak 2.800.870 jt dosis dengan rincian yg distribusi Vaksinasi Tahap 1 sebanyak 1.476.266 dosis (23,42%) orang yg divaksin dan tahap Vaksinasi kedua baru 13,22%.

Jadi Dosis sampai akhir tahun Sumsel kekurangan 9,7 dosis maka perbulan Sumsel Butuh Kuota Vaksin sebanyak 3,2 jt Dosis Vaksin.

Dan Permohonan Utk menambah Kuota Vaksin Sumsel Alhamdulillah di kabulkan Plt Dirjen P2P Kemenkes RI hanya Dinkes Provinsi harus aktif mengupdate data distribusi Vaksin se Sumsel serta memperbanyak Sentra Percepatan Vaksin di Sumsel.

Kabar Gembira Juga Buat Vaksinator(petugas memvaksin) yg jumlahnya se Sumsel 3.300 orang terdiri dari ( ASN, non ASN, TNI dan Polri).

Berdasarkan PMK kemenkes RI nomor HK. 01.07/Menkes/4723/2021 ttg Juknis penganggaran Vaksinasi maka dlm Vaksinator berhak di berikan Honor dan dianggarkan di Provinsi utk Rumah Sakit Provinsi dan Kabupaten,/Kota utk Puskesmas dan Rumah sakit di Daerah yg diambil dari alokasi DAU dan DAK tahun 2021.

Bertempat diruang rapat Badan Anggaran (Banggar) DPRD Provinsi Sumatera Selatan, Senin 13 September 2021, Bapak Susanto Adjis, SH selaku Ketua Komisi V DPRD PRovinsi Sumatera Selatan menerima aksi damai/audiensi dari Relawan Kesehatan Indonesia Sumatera Selatan.

Dalam pertemuan tersebut disampaikan tuntutan sebagai berikut:

1) Negara/Pemprov. Sumsel harus bertanggungjawab atas peserta BPJSkesehatan di Sumsel yang menunggak/terhutang
2) Pemprov. Sumsel harus transparan data dan alokasi peserta jaminan kesehatan data PBI, baik PBI APBN maupun PBI APBD Kab/Kota.
3) Pemerintah Pusat/Pemprov. Sumsel bertanggungjawab atas ketersediaan vaksin dan vaksinasi pencegahan covid 19 di Sumsel
4) Pemprov. Sumsel harus bertanggungjawab atas maksimalisasi rumah sakit didaerah Kota/Kabupaten di Sumse, baik pelayanan, penanganan, tim nakes dan sarana prasarana.
5) Mengajak masyarakat untuk sadar advokasi kesehatan.
menanggapi tuntutan tersebut Ketua Komisi V DPRD PRovinsi Sunmatera Selatan yang membidangi Kesehatan, dapat memahami keresahan dari rekan-rekan Relawan Kesehatan Indonesia Sumatera Selatan melihat kondisi real dilapangan, dan akan dijadwalkan pada rapat kerja bersama mitra kerja terkait dengan mengundang seluruh pemangku kepentingan