Perda

Perda

Bapemperda DPRD Prov Sumsel Laksanakan Uji Publik Raperda Inisiatif Perlindungan Dan Kesejahteraan Lanjut Usia

Palembang, 24/10/2023

Badan Pembentukan Peraturan Daerah (Bapemperda) DPRD Provinsi Sumatera Selatan melaksanakan kegiatan Uji Publik Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) inisiatif DPRD Prov.Sumsel tentang Perlindungan dan Kesejahteraan Lanjut Usia kegiatan tersebut bertempat di lantai 3 gedung serbaguna kantor DPRD Prov.Sumsel.

Kegiatan uji publik tersebut di hadiri oleh anggota Bapemperda Antoni Yuzar, SH. MH ( Ketua Komisi I), Ir.H .Yudha Rinaldi (Anggota komisi III) serta narasumber yakni K.H. Ayik Farid Alaydrus (Sekretaris Umum MUI Sumsel), dr. Burlian Abdullah (Lembaga Lansia Indonesia) Dr. Ridhah Taqwa, M.Si (Sosiolog UNSRI), Dr. H. Bahrul Ilmi Yakup, S.H., M.H., Dr. Conie Pania Putri, S.H., M.H dan Para Pejabat dilingkungan Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan yakni perwakilan dari Biro Hukum, Dinas Kesehatan, Dinas Sosial, Biro Kesra, Dinas Perhubungan, Perwakilan Lembaga Lansia, Tim Ahli DPRD Prov. Sumsel dan tamu undangan lainnya.

Acara uji publik di buka oleh Antoni Yuzar, SH. MH dalam sambutanya menyampaikan bahwa Berdasarkan data BPS, Angka HarapanHidup (AHH) Sumatera Selatan pada 2022 adalah sebesar 70,32 Persen, lebih rendah dibanding Angka Harapan Hidup (AHH) Indonesia yang menyentuh angka 73,6 persen.

Sebagaimana diketahui bahwa Indek Pembangunan Manusia (IPM) memiliki 3 (tiga) dimensi yang digunakan sebagai dasar perhitungannya,

Pertama : Kesehatan, yang diukur dengan Angka Harapan Hidup, Kedua : Pendidikan, yang dihitung dari Angka Harapan Sekolah dan Angka Rata-rata Lama Sekolah, dan Ketiga : Standar Hidup Layak, yang dihitung dari Produk Nasional Bruto perkapita.
Angka Harapan Hidup (AHH) telah berkontribusi meningkatkan Indek Pembangunan Manusia (IPM) Sumatera Selatan.

Pada 2018 IPM Sumatera Selatan 69,39 persen meningkat menjadi 70,02 persen memasuki kategori tinggi sejak 2019, Pada 2022 mencapai 70,90. Persen, disisi lain bertambahnya lanjut usia oleh sebagian orang dianggap sebagai beban karena sudah tidak produktif lagi, walaupun tidak bisa dipungkiri masih ada yang masih aktif dan produktif walaupun sudah memasuki usia lanjut, bahkan biasa dipelesetkan dengan istilah gaul yakni : ULAMA yang artinya Usia Lanjut Masih Aktif.
Karena lansia memiliki keterbatasan, terutama kemampuan fisik, kesehatan dan akses maka pemerintah, masyarakat dan keluarga mesti hadir memberikan bantuan kepada mereka.Pemerintah Daerah, masyarakat dan keluarga memiliki berkewajiban masing-masing dalam kaitan dengan perlindungan dan kesejahteraan Lanjut Usia. Karena itu untuk mengatur hak dan kewajiban para pihak diperlukan regulasi berupa pembentukan Peraturan Daerah. Sehingga dengan demikian Lansia diharapkan mendapatkan perlindungan dan kesejahteraan dalam bentuk : (a) Pelayanan Keagamaan dan mental spiritual, (b) Pelayanan kesehatan, (c) Pelayanan kesempatan kerja; (d) Pelayanan Pendidikan dan pelatihan, (e) Pelayanan untuk mendapatkan kemudahan dalam penggunaan fasilitas, sarana dan prasarana umum, (f) Pemberian kemudahan dan layanan dalam bantuan hukum, (g) Bantuan sosial, (h) Perlindungan sosial, (i) pemberdayaan sosial dan pemberian penghargaan.

Diakhir kata sambutanya beliau mengatakan bahwa Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Sumatera Selatan dalam fungsi pembentukan peraturan perundang-undangan telah menempatkan Rencana Peraturan Daerah Perlindungan dan Kesejahteraan Lansia dalam Program Pempentukan Peraturan Daerah (Propemperda) Tahun 2023 sebagai Renperda inisiatif DPRD.
Meskipun kami telah menyiapkannya dengan maksimal, dimana disana sini mungkin masih terdapat kekurangan yang perlu untuk disempurnakan lagi, Untuk itulah Uji Publik ini kami adakan dengan mengundang para ahli dari berbagai disiplin ilmu guna memperkaya Raperda ini nantinya sebelum masuk fase pembahasan bersama antara DPRD dan Gubernur Sumatera Selatan.

Perda

DPRD Prov.Sumsel Sahkan Program Pembentukan Peraturan Daerah Tahun 2024

Palembang, 31/8/2023

DPRD Prov. Sumsel mengesahkan Program Pembentukan Peraturan Daerah (Propemperda) Tahun 2024 Pada Rapat Paripurna LXX (70), yang dipimpin oleh Ketua DPRD Prov. Sumsel Hj. R.A. Anita Noeringhati, SH, MH, didampingi oleh para Wakil Ketua DPRD Prov.Sumsel; Hj. Kartika Sandra Desi, SH, MM dan H. Muchendi Mahzareki, SE dihadiri oleh Wakil Gubernur Sumsel; Ir. H. Mawadi Yahya dan Para Perwakilan OPD serta tamu undangan lain.
Sebelum pengesahan Propemperda terlebih dahulu Pimpinan dan Anggota DPRD Prov. Sumsel mendengarkan penjelasan Badan Pembentukan Peraturan Daerah (Bapemperda) DPRD Prov. Sumsel yang diketuai oleh H. Toyeb Rakembang, S.Ag, dan dibacakan oleh pelapor; Tamtama Tanjung dengan inti penjelasan ada 7 (Tujuh) Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) dalam Propemperda Tahun 2024, terdiri dari 4 (Empat) Raperda inisiatif DPRD Prov. Sumsel dan 3 (Tiga) Raperda Usul Eksekutif.

Adapun tujuh Raperda tersebut adalah sebagai berikut:
A. Usul Raperda Inisiatif DPRD Provinsi Sumatera Selatan sebanyak 4
(Empat) Raperda yaitu :

1. Raperda tentang Pelestarian Nilai-Nilai Budaya Marga dalam Masyarakat.
2. Raperda tentang Pemanfaatan Alur Sungai dan atau Perairan Pedalaman.
3. Raperda tentang Pengaturan Distribusi dan Peruntukan Air Irigasi.
4. Raperda tentang Perlindungan dan Kesejahteraan Sosial Lanjut Usia.

B. Usul Raperda Eksekutif sebanyak 3 (Tiga) Raperda :
1. Raperda tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan
dan Belanja Daerah Provinsi Sumatera Selatan Tahun Anggaran 2023.
2. Raperda tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah
Provinsi Sumatera Selatan Tahun Anggaran 2024.
3. Raperda tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Sumatera
Selatan Tahun Anggaran 2025

Setelah penjelasan dari Bapemperda DPRD Prov. Sumsel, Rapat Paripurna dilanjutkan dengan prosesi penandatanganan Keputusan DPRD terhadap Propemperda Tahun 2024 yang rancangan keputusan itu telah terlebih dahulu dibacakan oleh Sekretaris DPRD Prov. Sumsel; H. Aprizal, S.Ag, SE, M.Si

Perda

DPRD Prov. Sumsel Setujui Raperda Prov. Sumsel Tentang Pajak Daerah Dan Retribusi Daerah

Palembang, 3/8/2023

DPRD Provinsi Sumatera Selatan menyetujui Racangan peraturan daerah (Raperda) Prov. Sumsel Tentang Pajak Daerah Dan Retribusi Daerah pada Rapat Paripurna LXVIII (68) (Kamis/3/8/2023) dengan agenda penyampaian laporan hasil pembahasan dan penelitian Panitia Khusus (Pansus) II DPRD Provinsi Sumatera Selatan terhadap Raperda Provinsi Sumatera Selatan tentang Pajak Daerah Dan Retribusi Daerah.
Rapat Paripurna dipimpin oleh Ketua DPRD Prov. Sumsel; Hj. RA, Anita Noeringhati, SH, MH, didampingi oleh Para Wakil Ketua DPRD Prov. Sumsel; Hj. Kartika Sandra Desi, SH, MM dan H. Muchendi M, SE, dihadiri oleh Gubernur Sumsel; H. Herman Deru, SH, MM dan Sekretaris Daerah; Ir. S.A. Supriono, Para Perwakilan OPD serta tamu undangan lain.

Dalam Laporan Pansus II yang diketuai oleh Hj. Tina Malinda, SE, M.Si yang laporannya dibacakan oleh juru bicara Ir. H. Kanoviyandri, menyampaikan beberapa poin penting yaitu :

Dibandingkan dengan Perda sebelumnya, perubahan penting dalam Rancangan Perda tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah yang baru ini terdapatnya tambahan 2 jenis pajak dari sebelumnya hanya 5 jenis pajak menjadi 7 jenis pajak. Tambahan kedua jenis pajak tersebut adalah Pajak Alat Berat dan Opsen Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan.

Tarif Pajak Kendaraan Bermotor yang selama ini diatur dengan Perda Nomor 3 tahun 2011 sebesar 1,5% dan diberlakukannya Tarif Pajak Progresif, pada Rancangan Perda ini hanya dikenal tarif tunggal sebesar 1% dan tidak lagi mengenal adanya pajak progresif serta diterapkannya Opsen Pajak PKB dan Opsen BBNKB bagi kabupaten/kota.

Pada Perda Nomor 3 tahun 2011 dan Perubahannya Tarif BBNKB dikenakan sebesar 12,5% untuk Penyerahan Pertama dan 1% untuk Penyerahan Kedua dan seterusnya, pada Rancangan Perda ini juga tidak mengenal adanya BBNKB untuk Penyerahan Kedua dan seterusnya.

Dalam Rancangan Peraturan Daerah Tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah ini juga diatur adanya Opsen Pajak yang merupakan pungutan tambahan pajak menurut persentasi tertentu bagi kabupaten/kota. Adanya Opsen Pajak ini bertujuan untuk mempercepat pembagian penerimaan Pajak Kendaraan Bermotor dan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor dan merupakan upaya sinergi pemungutan pajak antara provinsi dan kabupaten/kota. Dengan adanya Opsen Pajak ini akan menguntungkan bagi Kabupate/kota maupun provinsi karena adanya efisiensi dalam pengelolaan penerimaan yang selama ini merupakan skema bagi hasil dari bagian pajak provinsi kepada kabupaten/kota.
Disamping adanya Opsen Pajak PKB dan Opsen BBNKB bagi kabupaten/kota, Provinsi Sumatera Selatan juga akan mendapatkan Opsen dari Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan yang dipungut oleh kabupaten/kota yang selama ini dari hasil pemungutan Pajak MBLB tidak ada kontribusinya bagi provinsi.

Dengan adanya kebijakan dibidang perpajakan ini diharapkan peranan Pendapatan Asli Daerah dalam pembangunan di Sumatera Selatan akan memberikan kontribusi Rasio Pajak terhadap APBD yang semakin tinggi dan Penerimaan Daerah juga semakin oftimal guna peningkatan pelayanan kepada masyarakat, meningkatnya kafasitas fiskal serta percepatan dan pemerataan pembiayaan pembangunan bagi kabupaten/kota di Sumatera Selatan. Namun demikian untuk merealisasikan itu semua harus dibarengi dengan peningkatan tata kelola pemungutan pajak daerah, kualitas dan kapasitas sumber daya manusia, sistem informasi pengelolaan basis data objek, subjek dan wajib pajak, dan sistem administrasi serta pelayanan kepada masyarakat wajib pajak yang tertib administrasi, efektif dan efisien, serta akuntabel. Jelas juru bicara pansus

Adapun kesimpulan dari laporan Pansus tersebut yaitu Pansus II berkesimpulan dapat memahami dan sependapat Rancangan Peraturan Daerah Provinsi Sumsel Tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, dengan segala koreksi dan perbaikan sebagaimana pada lampiran sebagai bagian yang utuh dan tak terpisahkan dari laporan Pansus II ini, untuk ditetapkan menjadi Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Selatan.

Setelah pembacaan laporan kemudian dilanjutkan permintaan persetujuan secara lisan oleh Pimpinan Rapat kepada peserta rapat paripurna dan secara aklamasi seluruh peserta rapat paripurna menyetujui menjadi perda, selanjutnya persetujuan tersebut dituangkan dalam Keputusan Bersama antara Gubernur Sumatera Selatan dan Ketua DPRD Provinsi Sumatera Selatan.