Palembang, 26/9/2022

Sembilan Fraksi DPRD Prov. Sumsel menyampaikan Pandangan Umumnya terhadap Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Provinsi Sumatera Selatan Tahun Anggaran (TA) 2023. Setelah Pada Rapat Paripurna Sebelumnya tanggal 22 September lalu, Gubernur Sumatera Selatan menjelaskan Raperda dimaksud.

Rapat Paripurna Ke LVI (56) lanjutan yang berlangsung di Aula DPRD Lantai 3 dengan Agenda Pandangan Umum Fraksi terhadap Raperda APBD TA 2023, Rapat Paripurna dipimpinan oleh Wakil Ketua DPRD Prov. Sumsel; H. Muchendi,M. SE, didampingi oleh Wakil Ketua DPRD Prov. Sumsel; H.M. Giri Ramanda N Kiemas, SE, MM dan Kartika Sandra Desi, SH, dihadiri Oleh Wakil Gubernur Sumsel; Ir. H. Mawardi Yahya dan Pewakilan OPD Serta tamu undangan lainnya.

Secara bergantian Fraksi-fraksi di DPRD Prov.Sumsel menyampaikan Pandangan Umumnya, diawali Fraksi Partai Golkar dengan Juru Bicara; Ersangkut, S.Psi. dilanjukan Fraksi PDIP dengan Juru bicara; Ike Mayasari, SH, MH, kemudian Fraksi Gerindra juru bicara; Drs. H. Solehan Ismail, Fraksi Partai Demokrat dengan juru bicara Tamtama Tanjung, Fraksi PKB dengan juru bicara Dra. Hj. Nurhilyah, Fraksi Partai Nasdem; Yenny Elita, S.Pd., MM, Fraksi PKS melalui juru bicaranya Firdaus, SH, Fraksi PAN melalui juru bicaranya Abusari, SH, M.Si, diakhiri Penyampaian umum Fraksi Hanura Perindo melalui juru bicaranya; Ahmad Firdaus Ishak, SE., M.Si.

Senada Fraksi-fraksi menyoroti postur anggaran pada RAPBD 2023 yang secara umum mengharapkan program pemerintah dapat diarahkan sebesar-besarnya untuk kepentingan/ kesejahteraan Rakyat.

Setelah penyampaian Pandangan Umum oleh masing-masing juru bicara fraksi, rapat selanjutnya diskors untuk memberikan kesempatan kepada pihak eksekutif mempersiapkan jawaban atau tanggapan yang rencananya akan disampaikan pada Rapat Paripurna lanjutan hari Kamis 29 September 2022 mendatang.

Jakarta, 23/9/2022

Kunjungan Kerja Ketua DPRD Provinsi Sumatera Selatan, Ibu Hj. R.A. Anita Noeringhati, SH., MH., ke Kementerian Perdagangan RI di DKI Jakarta, dalam Rangka Konsultasi dan Informasi terhadap Pengendalian Harga Bahan Pokok terkait dengan Kenaikan Harga BBM.
Kunjungan tersebut diterima oleh Wakil Menteri Perdagangan RI, Bapak Dr. Jerry Sambuaga, di Ruang Kerja Wakil Menteri Perdagangan RI Kantor Kementerian Perdagangan RI Jakarta.

Palembang, 22/9/2022

Pimpinan dan Anggota DPRD Prov. Sumsel Mendengarkan Penjelasan Gubernur terhadap Nota Keuangan dan Raperda APBD Prov. Sumsel Tahun Anggaran 2023 pada Rapat Paripurna ke LVI (56) dengan Agenda Penyampaian Penjelasan Gubernur Sumatera Selatan terhadap Raperda APBD Provinsi Sumatera Selatan Tahun Anggaran 2023.
Rapat Paripurna LVI (56) dipimpin oleh Ketua DPRD Prov. Sumsel; Hj. R.A. Anita Noeringhati, SH, MH, didampingi Wakil Ketua DPRD; H. Muchendi M, SE, dihadiri Gubernur Sumsel; H. Herman Deru, Perwakilan OPD serta tamu undangan lainnya.

Dalam pejelasannya Gubernur menyampaikan bahwa penyusunan anggaran sesuai arah kebijakan dan perkembangan kemampuan keuangan daerah :
“Rancangan APBD Provinsi Sumatera Selatan Tahun Anggaran 2023 disusun untuk menjaga kesinambungan perencanaan pembangunan dan penganggaran berdasarkan arah kebijakan Provinsi Sumatera Selatan Tahun Anggaran 2023 yaitu “Sumatera Selatan Maju Untuk Semua”. Penyusunan Rancangan APBD Provinsi Sumatera Selatan Tahun Anggaran 2023 telah disesuaikan dengan perkembangan dan kemampuan keuangan daerah untuk mencapai sasaran pembangunan jangka pendek dan jangka menengah”.

Kemudian Gubernur menjelaskan komposisi anggaran secara garis besar dan meminta kepada OPD agar belanja benar-benar produktif, dan memberikan nilai tambah bagi kesejahteraan rakyat.
“Komposisi anggaran belanja daerah hingga saat ini masih didominasi oleh belanja wajib Pelayanan Dasar Pendidikan, Kesehatan dan Infrastruktur. Untuk itu, saya minta kepada seluruh jajaran Organisasi Perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan agar mengelola APBD Tahun Anggaran 2023 dengan lebih efisien, efektif, transparan, akuntabel, dan setiap rupiah yang dibelanjakan harus digunakan untuk program dan kegiatan yang benar-benar produktif, serta mampu memberikan nilai tambah sebesar-besarnya bagi kesejahteraan rakyat.” Jelas Gubernur

Kemudian Gubernur Sumsel menjelaskan bahwa Berdasarkan Nota Kesepakatan KUA dan PPAS Tahun Anggaran 2023 yang telah ditandatangani bersama oleh Gubernur dengan Pimpinan DPRD Provinsi Sumatera Selatan pada tanggal 11 Agustus 2022, maka Rancangan Peraturan Daerah tentang APBD Provinsi Sumatera Selatan Tahun Anggaran 2023, dapat dijelaskan dengan rincian sebagai berikut :

A. PENDAPATAN DAERAH
Pendapatan Daerah direncanakan sebesar Rp.10.744.536.321.400,00, dibandingkan dengan Pendapatan Daerah pada APBD Tahun Anggaran 2022 sebesar Rp.10.615.107.832.140,00 mengalami peningkatan Rp.129.428.489.260,00 atau 1,22%.

B. BELANJA DAERAH
Belanja Daerah direncanakan Rp.10.511.755.061.412,00, dibandingkan dengan Belanja Daerah pada APBD Tahun Anggaran 2022 Rp.10.407.054.068.784,00 mengalami peningkatan sebesar Rp.104.700.992.628,00 atau 1,01%.

C. PEMBIAYAAN DAERAH
1) Penerimaan Pembiayaan, Penerimaan Pembiayaan direncanakan sebesar Rp.133.218.740.012,00, dibandingkan dengan Penerimaan Pembiayaan pada APBD Tahun Anggaran 2022 sebesar Rp.151.946.236.644,00 mengalami penurunan sebesar Rp.18.727.496.632,00 atau 12,33%.
2) Pengeluaran Pembiayaan, Pengeluaran Pembiayaan direncanakan sebesar Rp.366.000.000.000,00, dibandingkan dengan Pengeluaran Pembiayaan pada APBD Tahun Anggaran 2022 sebesar Rp.360.000.000.000,00 mengalami peningkatan sebesar Rp.6.000.000.000, atau 1,67%

Setelah Penyampaian Penjelasan Gubernur Sumatera Selatan terhadap Raperda APBD Provinsi Sumatera Selatan Tahun Anggaran 2023, Paripurna pun di skors untuk memberi waktu Fraksi-fraksi dalam menyiapkan Pandangan Umumnya terhadap Raperda dimaksud yang akan disampaikan pada Senin 26 September 2022 mendatang.

Palembang, 22/9/2022

Setelah terlebih dahulu dibahas oleh Badan Anggaran Bersama Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD) DPRD Prov. Sumsel, dan Inspektorat, serta pembahasan pada Komisi-Komisi DPRD Prov. Sumsel Bersama OPD mitra kerja, akhirnya DPRD Prov. Sumsel bersama Gubernur menyepakati Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Tahun Anggaran (TA) 2022, kesepakatan ini dituangkan dalam bentuk penandatanganan Keputusan Bersama DPRD Prov. Sumsel bersama Gubernur Pada Paripurna LV (55) dengan agenda Penyampaian Laporan Hasil Pembahasan dan Penelitian Badan Anggaran DPRD Prov. Sumsel terhadap Raperda Perubahan APBD Prov. Sumsel Tahun Anggaran 2022 (Kamis, 22/9).

Rapat Paripurna LV (55) dipimpin oleh Ketua DPRD Prov. Sumsel; Hj. R.A. Anita Noeringhati, SH, MH, didampingi Wakil Ketua DPRD; H. Muchendi M, SE, dihadiri Gubernur Sumsel; H. Herman Deru, Perwakilan OPD serta tamu undangan lainnya.

Sebelum Penandatanganan Keputusan Bersama DPRD Prov. Sumsel dan Gubernur terlebih dahulu Pimpinan dan Anggota DPRD Prov. Sumsel mendengarkan laporan Badan Anggaran yang disampaikan oleh Dr. Ir. H. Syamsul Bahri, M.M, yang menyampaikan proses pembahasan Raperda Perubahan APBD TA 2022, Saran dan catatan serta besaran anggaran yang disepakati, selanjutnya Laporan Banggar tersebut secara aklamasi disetujui oleh semua anggota dewan yang hadir, dilanjutkan prosesi penandatanganan Keputusan Bersama DPRD dan Gubernur Sumsel yang rancangannya telah dibacakan terlebih dahulu oleh Sekretaris DPRD Prov. Sumsel; Ramadhan S. Basyeban, S.H. M.M.

Adapun poin pada Raperda yang disepakati Bersama itu, Perubahan APBD Prov. Sumsel TA 2022 Sebesar: Rp.10.767.054.068.784 dengan rician diantaranya.
1. PENDAPATAN: Rp.10.615.107.832.140
2. BELANJA : Rp.10.407.054.068.784
3. PEMBIAYAAN:
– Penerimaan Pembiayaan : Rp.151.946.236.644
– Pengeluaran Pembiayaan : Rp.360.000.000.000
Silpa Tahun Berjalan : Nihil

Paripurna diakhiri dengan mendengarkan Pendapat Akhir Atau Sambutan Gubernur yang menyampaikan apresiasi dan terimakasih pada pihak terkait dalam pembahasan Raperda Perubahan APBD TA 2022 dan Raperda tersebut akan diserahkan kepada Kementerian Dalam Negeri RI untuk dievaluasi, sehingga dapat segera ditetapkan menjadi Perda.