Infrastruktur

AspirasiDaerahInfrastrukturSumsel

DPRD Provinsi Sumatera Selatan Sampaikan Aspirasi Masyarakat dari Daerah Pemilihan Hasil Reses Tahap I Tahun 2024

Palembang, 19 Februari 2024 – Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Provinsi Sumatera Selatan memaparkan aspirasi masyarakat dari daerah pemilihan (Dapil) masing-masing pada Rapat Paripurna LXXX (80) hari ini. Rapat ini bertujuan untuk menyampaikan laporan hasil kegiatan reses yang telah dilakukan di berbagai kecamatan, desa, dan kelurahan di Dapil masing-masing pada tahap pertama tahun 2024, yang berlangsung dari tanggal 29 Januari hingga 5 Februari 2024.

Rapat Paripurna ini dipimpin oleh Wakil Ketua DPRD Provinsi Sumsel, H. Muchendi Mahzareki, SE, didampingi oleh Wakil Ketua DPRD Provinsi Sumsel, H.M. Giri Ramanda N Kiemas, SE, MM. Para anggota DPRD Provinsi Sumatera Selatan hadir dalam rapat ini, bersama dengan Sekretaris Daerah Provinsi Sumsel, Ir. SA. Supriono, serta perwakilan Organisasi Perangkat Daerah (OPD) dan undangan lainnya.

Dalam penyampaian hasil reses, masing-masing perwakilan dari 10 Dapil secara bergantian menyampaikan hasil kerja dan aspirasi masyarakat. Laporan ini mencakup berbagai aspek, mulai dari infrastruktur, pendidikan, pemerintahan, kesejahteraan rakyat, hingga pertanian, perikanan, dan peternakan.

Seperti reses sebelumnya, aspirasi masyarakat disampaikan melalui proposal tertulis dan dialog. Usulan-usulan tersebut meliputi permintaan pembangunan infrastruktur seperti jalan desa, jembatan, dan penerangan jalan, yang dianggap akan meningkatkan aktivitas sehari-hari masyarakat serta mempercepat perekonomian di desa-desa.

Dalam sektor pertanian, perkebunan, dan peternakan, masyarakat mengusulkan kemudahan akses terhadap pupuk bersubsidi, bibit ternak, serta sarana dan pakan ternak. Selain itu, terdapat aspirasi terkait kesejahteraan guru, bantuan bagi masyarakat terdampak bencana alam, dan tuntutan hasil Musyawarah Perencanaan Pembangunan Desa (Musrembangdes), serta bidang-bidang lainnya.

Para juru bicara berharap bahwa hasil reses ini akan menjadi pertimbangan bagi pihak eksekutif dalam merumuskan kebijakan pembangunan ke depannya. Rapat Paripurna ditutup dengan penandatanganan Keputusan DPRD Provinsi Sumatera Selatan tentang laporan hasil pelaksanaan Reses oleh Wakil Ketua DPRD Provinsi Sumsel yang memimpin sidang, yang rancangannya telah dibacakan sebelumnya oleh Kepala Bagian Persidangan dan Legislasi, Kurniati Sari, SH, M.Hum, yang mewakili Sekretaris DPRD Provinsi Sumsel.

Infrastruktur

Ketua DPRD Prov. Sumsel Minta Akses Tol Indraprabu Tampilkan Ornamen Khas Sumsel

Inderalaya, 7/2/2023

Ketua DPRD Provinsi Sumatera Selatan Hj. R.A. Anita Noeringhati, SH., MH meminta kepada PT. Hutama Karya (HK) sebagai kontraktor pelaksana pembangunan Tol Indralaya – Prabumulih (Indraprabu) agar memperhatikan ornamen bangunan dengan nuansa arsitektur khas Sumsel.

Hal tersebut diungkapkan perempuan pertama yang menjabat Ketua DPRD Prov. Sumsel tersebut saat monitoring pembangunan jalan Tol Indraprabu,

“Saya mengusulkan kepada HK untuk gerbang Tol maupun Rest Area menggunakan ornamen khas daerah seperti tanjak,” usulnya.

Disampaikan bahwa Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan telah mengeluarkan Peraturan Daerah (Perda) nomor 2 tahun 2021 tentang Arsitektur Bangunan Gedung Berornamen Jati Diri Budaya di Sumatera Selatan.

“Itu bisa dicontoh sebagai bentuk dukungan terhadap kearifan lokal Provinsi Sumatera Selatan,” pintanya.

Diketahui, jalan tol Indraprabu sepanjang 64,5 kilometer ditargetkan selesai pada bulan Maret 2023. Saat kunjungan tersebut, Ketua DPRD Prov. Sumsel menjajaki jalan tol hingga meninjau proses pembangunan rest area di kilometer 55.

“Perjalanan dari IC Indralaya ke rest area kilometer 55 jalan sudah bagus, halus, dan tidak bergelombang hingga nyaman untuk dilewati. Semoga saja nanti sampai Prabumulih hasilnya sesuai dengan target,” hararapnya.

Sementara itu, Project Director Jalan Tol Indralaya-Prabumulih Sarjono menjelaskan, progres pembebasan lahan pembangunan jalan tol Indralaya-Prabumulih sudah rampung 96 persen.

“Progres lahan sudah 96,04 persen. Namun konstruksi tetap bisa dilakukan. Saat ini sudah berjalan baik,” katanya.

Dia juga memastikan, jika pada Maret 2023 ini, jalan tol Indralaya-Prabumulih sudah bisa dioperasikan.

“Lebaran nanti sudah bisa dilalui, meski pada tahap penyelesaian,” pungkasnya.

Infrastruktur

DPRD PROV SUMSEL SETUJUI RAPERDA JASA KONSTRUKSI

Palembang, 30/5/2022

DPRD Provinsi Sumatera Selatan menggelar rapat Paripurna XLIX (49) dengan agenda penyampaian laporan hasil pembahasan dan penelitian panitia khusus (pansus) III DPRD Provinsi Sumatera Selatan terhadap Raperda Provinsi Sumatera Selatan tentang Jasa Konstruksi diruang rapat DPRD, Senin ( 30/05/2022)

Rapat dipimpin oleh Ketua DPRD Provinsi Sumatera Selatan Hj. RA. Anita Noeringhati, SH.MH serta didampingi oleh para-wakil ketua yakni. Kartika Sandra Desi, SH dan H. Muchendi Mahzareki, SE. dari pihak pemerintah dihadiri oleh Gubernur Sumatera Selatan H. Herman Deru dan Pj. Sekretaris Daerah S.A Supriyono beserta OPD dan para tamu undangan lainnya.

Juru bicara Pansus IIIĀ  DR.Ir.H. Syamsul Bahri, MM dalam laporannya menyampaikan bahwa pembahasan dan penelitian raperda Jasa Konstruksi ini sudah melalui study komperatif ke DPRD Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY), Forum Masyarakat Jasa Konstruksi, dan melakukan konsultasi dan koordinasi ke Direktorat Produk Hukum Daerah kemendagri, Kementerian Hukum dan HAM RI serta Direktorat Jenderal Bina Konstruksi Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat RI.

menurutnya lagi, “Raperda ini diajukan dengan memperhatikan arah pertumbuhan dan perkembangan jasa konstruksi di Sumsel dengan harapan dapat mewujudkan penyelenggaran pekerjaan konstruksi yang berkualitas di Sumatera Selatan ”

Ditempat yang sama, Gubernur Sumatera Selatan mengatakan Perda ini nantinya akan menjaga kualitas konstruksi bangunan yang akan dibangun di Sumatera Selatan,

“kedepan pelaku jasa konstruksi harus diberikan pelatihan terkait konstruksi “tambahnya lagi.

“Adanya perda ini untuk menjamin kesetaraan kedudukan antara pengguna jasa dan penyedia jasa, terpenuhinya standarisasi penggunaan tenaga kerja konstruksi yang tersertifikasi dan meningkatkan peran serta masyarakat di bidang jasa konstruksi “imbuhnya lagi.

Setelah mendengarkan laporan hasil penelitian dan pembahasan, akhirnya disepakati dan disetujui untuk disahkan menjadi Perda, dengan ditanda tangani Keputusan Bersama antara Gubernur Sumatera Selatan dan Ketua DPRD Provinsi Sumatera Selatan.

Infrastruktur

Masyarakat Miskin Kota Sampaikan Aspirasi Ke DPRD Prov. Sumsel

Palembang, 11/1/2022

Menyikapi kerusakan Jalan Tol Palembang – Kayuagung yang sering menjadi penyebab kecelakaan yang merugikan masyarakat pengguna jalan Tol baik materil hingga korban jiwa, Masyarakat Miskin Kota dengan koordinator Sdr. Aripin Clender menyampaikan Aspirasi/Keluhan ke Kantor DPRD Provinsi Sumatera Selatan yang diterima oleh Sdr Ramadhan Sulaiman Basyeban, SH, MM selaku Sekretaris DPRD Provinsi Sumatera Selatan bersama Kepala Bagian Humas dan Protokol, Kasubbag Pelayanan Aspirasi Masyarakat dan didampingi Kepala Polisi Sektor Ilir Barat Satu Palembang beserta jajaran.

Adapun Aspirasi/Keluhan dari Masyarakat Miskin Kota adalah sbb:

1) Meminta DPRD Provinsi Sumatera Selatan untuk mengundang PT. Waskita Sriwijaya Tol dan pihak terkait untuk melaksanakan Rapat Dengar Pendapat atas permasalahan tersebut.

2) Meminta DPRD Provinsi Sumatera Selatan segera mendesak PT. Waskita Sriwijaya Tol untuk memperbaiki Jalan Tol Palembang Kayuagung yang berlobang dan bergelombang.

Menanggapi hal tersebut, Sekretaris DPRD Provinsi Sumatera Selatan “Memerima, Menampung Aspirasi dari Masyarakat Miskin Kota dan akan menyampaikan kepada Pimpinan DPRD Provinsi Sumatera Selatan”.