Bertempat diruang rapat Badan Anggaran DPRD Provinsi Sumatera Selatan Jum’at 24 September 2021 Wakil Ketua DPRD Provinsi Sumatera Selatan Bapak H.M. Giri Ramandha N Kiemas, SE, MM menerima Kunjungan Kerja Ketua DPRD Provinsi Bengkulu Bapak Ihsan Fajri, S.Sos, MM.
Dalam pertemuan tersebut Pimpinan DPRD Prov. Sumsel dan Pimpinan/Anggota DPRD Provinsi Bengkulu melakukan koordinasi sekaligus bertukar informasi terkait Peraturan Menteri Keuangan (PMK) nomor 94 tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Keuangan nomor 17 tahun 2021 tentang Pengelolaan Transfer ke Daerah dan Dana Desa Tahun 2021 dalam rangka mendukung Penanganan Pandemi Corona Virus Disease 2019 (COVID 19) dan dampaknya.
Turut hadir dalam pertemuan tersebut Pejabat dan Staf dari BAPPEDA Provinsi Sumatera Selatan, BPKAD Provinsi Sumatera Selatan dan Biro Hukum Sekretariat Daerah Provinsi Sumatera Selatan

Pimpinan dan Anggota DPRD Prov. Sumsel mendengarkan Pejelasan Gubernur terhadap Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) Perubahan APBD Tahun Anggaran 2021, Senin 21/9/2021. Rapat Paripurna XXXVII (37) dipimpin oleh Ketua DPRD Prov. Sumsel; Ibu Hj. R.A. Anita Noeringhati, SH, MH, didampingi Para Wakil Ketua DPRD; Bapak H.M. Giri Ramanda N Kiemas, SE, MM, Ibu Kartika Sandra Desi, SH, dan Bapak H. Muchendi M, SE, yang dihadiri Gubernur Sumsel; Bapak H. Herman Deru dan Wakil Gubernur Sumsel; Bapak Ir. H. Mawardi Yahya, Perwakilan OPD / tamu undangan lain secara langsung dan virtual.

Dalam Pejelasannya Gubernur Sumsel menyampaikan dan meminta jajaran Organisasi Prangkat Daerah (OPD) agar mengelola APBD dengan lebih efisien, efektif, transparan dan akuntabel, kebocoran anggaran tidak boleh terjadi dan harus memberikan nilai tambah sebesar-besarnya bagi kesejahteraan rakyat.

Selanjutnya, Gubernur menjelaskan dalam Raperda Perubahan APBD TA 2021 ditetapkan sebesar Rp.11.512.587.341.871,50 mengalami peningkatan sebesar 6,29% dibanding sebelum perubahan sebesar Rp.10.831.506.013.693,00.
Dengan rincian:
A. Pendapatan : Rp.10.800.944.019.387,00 Mengalami peningkatan 5,84% dibanding APBD sebelum perubahan.
B. Belanja : Rp.11.410.177.341.871,50 mengalami peningkatan 6,35% dibanding APBD sebelum perubahan.
C. Pembiayaan daerah :
1.) Penerimaan Pembiayaan Rp. 711.643.322.484,53 mengalami peningkatan 13,59%
2.) Pengeluaran Pembiayaan Rp. 102.410.000.000,00 tidak mengalami perubahan.

Mengakhiri penjelasannya Gubernur mengajak Anggota DPRD Prov. Sumsel untuk bersama membahas secara detil, dan setelah penjelasan itu, rapat diskors untuk meberikan kesempatan kepada Fraksi-fraksi dalam mempersiapkan tanggapan, pandangan dan pendapatnya, yang akan disampaikan pada Rapat Paripurna XXXVII lanjutan dengan Agenda Penyampaian Pemandangan Umum Fraksi-fraksi DPRD Prov. Sumsel terhadap Raperda Perubahan APBD TA 2021, hari Sabtu 25/9/2021 mendatang.

DPRD Prov. Sumsel Bersama Gubernur Sepakati Perubahan Kebijakan Umum Anggaran (KUA) dan Perubahan Prioritas Plafon Anggaran Sementara (PPAS) Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah (APBD) Prov. Sumsel Tahun Anggaran (TA) 2021, hal ini dituangkan dalam bentuk Penandatanganan Nota Kesepakatan bersama antara Pimpinan DPRD Prov. Sumsel dan Gubernur terhadap Perubahan KUA dan Perubahan PPAS APBD TA 2021 pada Rapat Paripurna XXXVI (36), Senin 21/9/2021.

Rapat Paripurna XXXVI dipimpin oleh Ketua DPRD Prov. Sumsel; Ibu Hj. R.A. Anita Noeringhati, SH, MH, bersama Para Wakil Ketua DPRD; Bapak H.M. Giri Ramanda N Kiemas, SE, MM, Ibu Kartika Sandra Desi, SH, dan Bapak H. Muchendi M, SE, serta dihadiri Gubernur Sumsel; Bapak H. Herman Deru dan Wakil Gubernur Sumsel; Bapak Ir. H. Mawardi Yahya, Perwakilan OPD / tamu undangan lain secara langsung dan virtual.

Paripurna diawali dengan Sambutan Ketua DPRD Prov. Sumsel yang mengucapkan terimakasih dan apresiasi kepada semua pihak terkait dalam pembahasan Rancangan Perubahan KUA dan Perubahan PPAS APBD TA. 2021, selanjutnya menjelaskan secara ringkas perihal Perubahan KUA dan Perubahan PPAS APBD TA 2021 yang telah dibahas dan disinkronisasi bersama dalam rapat Komisi-Komisi bersama OPD mitra kerja dan Rapat Badan Anggaran bersama Pimpinan Komisi dan Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD), dengan kesepakatan Perubahan APBD Prov. Sumsel 2021 ditetapkan sebesar Rp.11.512.587.341.871,50 mengalami peningkatan sebesar Rp.681.081.328.178,50 atau 6,29% dibanding sebelum perubahan sebesar Rp.10.831.506.013.693,00 dan rincian lainya.

Setelah Sambutan Ketua DPRD Prov.Sumsel, dilanjutkan prosesi penandatanganan Nota Kesepakatan bersama antara Pimpinan DPRD Prov. Sumsel dan Gubernur Sumsel terhadap Perubahan KUA dan Perubahan PPAS APBD TA 2021, dan sambutan Gubernur yang intinya menjelaskan secara ringkas kesepakatan yang telah ditandatangani dan ucapan terimaksih atas kemitraan antara eksekutif dan legislatif serta harapan hal tersebut dapat mempercepat terwujudnya sumsel yang maju untuk semua.

Setelah itu Rapat Paripurna diakhiri dengan pembacaan do’a bersama yang dipimpin oleh Bapak H. Wendi Erwanto, S. Ag. M.si.

Pimpinan & Anggota DPRD Prov. Sumsel menyampaikan Aspirasi Masyarakat yang didapat dari Kegiatan Reses Tahap II Tahun 2021 di Daerah Pemilihan (Dapil) Masing-masing yang terjadwal dari tanggal 23 sampai 30 Agustus 2021.

Aspirasi Masyarakat tersebut disampaikan pada Rapat Paripurna XXXV (35) dengan agenda Penyampaian Laporan Hasil Pelaksanaan Reses Tahap II bagi Pimpinan dan Anggota DPRD Provinsi Sumatera Selatan, yang dipimpin oleh Wakil Ketua DPRD Prov. Sumsel; Bapak H. Muchendi M, SE, bersama Bapak H.M. Giri Ramanda N Kiemas, SE, MM dan Ibu Kartika Sandra Desi, SH, dihadiri Wakil Gubernur Sumsel Bapak Ir. H. Mawardi Yahya Serta Pimpinan OPD, Tamu undangan, baik secara langsung maupun virtual.

Penyampaian Hasil Reses diawali penyampaian Laporan Reses dari Dapil Sumsel I, disampaikan oleh Bapak Prima Salam, SH dengan Aspirasi sbb: Perluasan Kepemilikan Kartu Indonesia Sehat bagi Masyarakat, Vaksinasi bagi Petugas pemakaman Covid 19 dan vaksinasi bagi siswa dalam menyambut sekolah tatap muka, Penertiban, kebersihan serta penataan Pasar tradisional, pemenuhan kekurangan ketersediaan gas 3 Kg bagi Masayrakat dan Optimalisasi dana CSR dari pertamina bagi masyarakat dalam upaya pemulihan ekonomi masyarakat terdampak pandemi dll.

Selanjutnya Laporan Reses Dapil Sumsel II disampaikan oleh Pelapor Bapak H.M. Anwar Al Syadat, S.Si.,M.Si, dengan Aspirasi Masyarakat sbb: Mengenai Perluasan Masyarakat yang di Vaksin dan Ketersediaan Vaksin, Oksigen Gratis dan pengadaan tabung oksigen, dll.

Kemudian Laporan Reses Dapil Sumsel III oleh Bapak Ir. M. Kanoviyandri dengan Adpirasi yg masih didominasi usulan dibidang infrastruktur (pembangunan jalan, jembatan, irigasi dll) dalam mempermudah aktivitas warga, perkebunan dan pertanian. insentif bagi kader Posyandu dan TKS Kelurahan serta pengangkatan TKS menjadi PPPK, insentif tenaga pendidik PAUD, Pemangku Adat dan perangkat kelurahan, penyelesaian masalah Tapal Batas Antara OKI dengan Banyuasin, Permohonan sarana pertanian, bibit sapi dan ikan beserta pakan, Pelatihan wirausaha dan bantuan modal serta Peralatan usaha, kesemua dalam kerangka pemulihan perekonomian masyarakat yg terdampak pandemi.

Dilanjutkan Laporan Reses Dapil Sumsel IV yang disampaikan oleh ibu Lindawati Syahropi, SH., MH dengan Aspirasi terlampir, kemudian Laporan Dapil Sumsel V dibacakan oleh Bapak Andie Dinialdie, SE yang menyampaikan beberapa aspirasi masyarakat diantaranya: Pembuatan Box Culvert dan perbaikan jalan menuju danau ranau dalam menyambut Pekan Olah Raga Provinsi (Porprov).

Selanjutnya penyampaian Laporan Reses Dapil Sumsel VI oleh Bapak Dr. Ir. H. Syamsul Bahri, MM, dengan Aspirasi terlampir, dilanjutkan Laporan Reses Dapil Sumsel VII oleh Bapak H. Juanda Hanafiah, SH, MM diantaranya: dukungan terhadap berdirinya kampus IPDN, Perbaikan Jembatan Gantung, Pembangunan Plat Duiker, Pemulihan Pasca Bencana longsor, Sosialisasi Vaksin, dll.
Laporan Reses Dapil Sumsel VIII disampaikan oleh Bapak H. Hasbi Asadiki, S.Sos., MM diantaranya terkait optimalisasi Vaksinasi, Pengadaan tabung oksigen, Pembukaan lapangan kerja, pembuatan siring, Rumah sakit dll.
Laporan Reses Dapil Sumsel IX disampaikan oleh Bapak Abusari H. Burlian,M.Si diataranya terkait Infrastruktur jalan, dukungan terhadap sektor pertanian, Kesejahteraan Guru, permintaan alokasi APBD diperbesar untuk Kab. Musi Banyuasin dll. Serta diakhiri
Laporan Reses Dapil Sumsel X oleh Bapak Herman dengan rincian Aspirasi terlampir.

Setelah Penyampaian Laporan Reses oleh masing-masing pelapor, paripurna diakhiri dengan penandatanganan Keputusan DPRD Prov. Sumsel tentang penyampaian laporan hasil reses, yang sebelumnya telah disetujui oleh seluruh Anggota DPRD Prov. Sumsel yang hadir.

Pimpinan dan Anggota DPRD Prov. Sumsel mendengarkan Pidato Kenegaraan Presiden Republik Indonesia; Bapak Ir. Joko Widodo Pada Sidang Tahunan MPR RI yang berlangsung di Ruang Rapat Paripurna, Gedung Nusantara MPR/DPR/DPR RI, Senayan, Jakarta secara virtual (Senin, 16/8).

Bertempat diruang Rapat Paripurna DPRD Prov. Sumsel, agenda tersebut dikuti oleh; Ketua DPRD Prov. Sumsel; Ibu Hj. R.A. Anita Noeringhati, SH, MH, Wakil Ketua DPRD Prov. Sumsel; Bapak H. M. Giri Ramanda N Kiemas, SE, MM dan Ibu Kartika Sandra Desi, SH, Para Anggota DPRD Prov. Sumsel, serta Wakil Gubernur Sumsel; Bapak Ir. H. Mawardi Yahya, dengan penerapan Protokol kesehatan, kehadiran fisik sesuai Standart PPKM dan selebihnya mengikuti secara virtual.

Dalam pidatonya Presiden RI mengungkapkan bahwa selama satu setengah tahun diterpa pandemi COVID-19, telah terjadi penguatan yang signifikan dalam perilaku dan infrastruktur kesehatan di Indonesia. Penguatan kelembagaan nasional juga meningkat, begitu juga dengan kesadaran, partisipasi, dan kegotongroyongan masyarakat yang menguat luar biasa.

“Kelembagaan pemerintahan lintas sektor dan lintas lembaga negara, serta antara pusat dan daerah sampai dengan desa, juga mengalami konsolidasi. Hal ini membuat kapasitas sektor kesehatan meningkat pesat dan semakin mampu menghadapi ketidakpastian yang tinggi dalam pandemi,” ujar Presiden.

Begitu pula dengan kesadaran dan antusiasme masyarakat untuk divaksinasi, memperoleh layanan kesehatan, memperoleh pengobatan, serta saling peduli yang juga semakin tinggi.

“Pandemi telah mengajarkan bahwa kesehatan adalah agenda bersama. Pandemi telah menguatkan institusi sosial di masyarakat, dan semakin memperkuat modal sosial kita. Penyakit adalah masalah bersama, dan menjadi sehat adalah agenda kita bersama,” tandas Presiden.

Turut Hadir Secara langsung Plt. Sekretaris Daerah Prov. Sumsel; Bapak Dr. Drs. H. Akhmad Najib, SH, M.Hum dan Unsur Forkopimda, serta hadir secara virtual para perwakilan OPD dan tamu undangan lain.